Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) Tulang Bawang, Kamis (14/3/2019).Soft Opening MPP Tulang Bawang oleh Bupati Tulang Bawang Winarti dihelat bersamaan dengan Festival Megou Pak dalam rangka HUT ke-22 Tulang Bawang. Soft Opening MPP ditandai dengan penekanan sirine dan pengguntingan pita tepat di depan gerbang MPP di Tiuh Tohou.


Acara Soft Opening MPP dihadiri anggota DPR RI Aziz Syamsudin, Asisten Pemprov Lampung Hanibal, dan tokoh adat Megou Pak Tulang Bawang.Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tulang Bawang Anthoni dalam laporannya mengatakan, soft opening MPP merupakan hasil rekomendasi Kementerian Dalam Negeri yang telah beberapa kali meninjau kesiapan MPP. Anthoni menegaskan, MPP Tulang Bawang berstandar nasional. "Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan soft opening MPP. Kita patut bangga karena MPP ini berstandar nasional," terang Anthoni dalam laporannya. MPP yang pertama di Lampung ini mempunyai 135 layanan publik. Setidaknya ada 11 dinas dan lima instansi vertikal yang akan mengisi MPP Tulang Bawang. Dinas tersebut antara lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya.

Sementara instansi vertikal yang akan melayani kebutuhan masyarakat Tulang Bawangadalah Polres Tulang Bawang, Kementerian Agama, Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Manggala, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kejaksaan. Bupati Tulang Bawang Winarti mengungkapkan, upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan di MPP adalah membangun komitmen.Selain itu, juga menyamakan persepsi seluruh OPD penyelenggara pelayanan, baik perizinan maupun non-perizinan untuk menintegrasikan pelayanan.

Pemkab Tulang Bawang menuangkan kesediaan berintegrasi dari OPD dan instansi vertikal tersebut ke dalam Surat Pernyataan Kesediaan untuk berintegrasi di MPP."Optimalisasi MPP ini harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas dan berjiwa hospitality. Untuk front office, perekrutan SDM dilakukan oleh BKD dengan menyeleksi ASN, terutama dari OPD terkait," kata Winarti.Kriteria SDM yang diperlukan antara lain smart, ramah, dapat berkomunikasi dengan baik, serta menguasai persyaratan dan SOP pelayanan. Sedangkan untuk SDM back office, masing-masing OPD terkait menugaskan pejabat atau stafnya yang berkompeten ke MPP untuk melakukan proses pemberkasan.

Winarti menuturkan, pembentukan MPP bukan sekadar amanat Undang-Undang, melainkan salah satu pemenuhan janji kepada masyarakat.