1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik.pdf
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
https://peraturan.bpk.go.id/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
https://peraturan.bpk.go.id/Details/161846/pp-no-16-tahun-2021
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
https://ekon.go.id/hukum/download/1011/449/perpres-97-tahun-2014.pdf
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
https://peraturan.bpk.go.id/Details/41445/perpres-no-76-tahun-2013
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
https://peraturan.bpk.go.id/Details/206052/perpres-no-55-tahun-2022
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
https://peraturan.bpk.go.id/Details/185902/permendagri-no-25-tahun-2021
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
https://peraturan.bpk.go.id/Details/139075/permendagri-no-90-tahun-2019
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
https://peraturan.bpk.go.id/Details/143326/permendagri-no-28-tahun-2020
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
https://www.sumbarprov.go.id/images/2018/06/file/permen_no_138_th_2017.pdf
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
https://peraturan.bpk.go.id/Details/202225/permen-pan-rb-no-92-tahun-2021
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
https://peraturan.bpk.go.id/Details/170592/permen-pan-rb-no-25-tahun-2021
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
https://peraturan.bpk.go.id/Details/143660/permen-pan-rb-no-1-tahun-2020
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
https://peraturan.bpk.go.id/Details/240809/permen-pan-rb-no-51-tahun-2022
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
https://peraturan.bpk.go.id/Details/168903/peraturan-bkpm-no-4-tahun-2021
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal
https://peraturan.bpk.go.id/Details/169610/peraturan-bkpm-no-3-tahun-2019
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
https://peraturan.bpk.go.id/Details/169019/peraturan-bkpm-no-5-tahun-2021
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
http://www.jdih.tulangbawangkab.go.id/media/file/PERDA%20NO%2012%20TAHUN%202016.pdf
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
http://www.jdih.tulangbawangkab.go.id/media/file/PERBUP%20Nomor%2025%20Tahun%202018.pdf
23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
https://peraturan.infoasn.id/peraturan-bupati-tulang-bawang-nomor-56-tahun-2022/
24. Peraturan Bupati tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
http://www.jdih.tulangbawangkab.go.id/media/file/PERBUP%20NO%2016%20Tahun%202017.pdf